Dari Laboratorium ke Pengadaan, Produk Diagnostik UNAND Menghadapi Ujian Penyerapan

Dari Laboratorium ke Pengadaan, Produk Diagnostik UNAND Menghadapi Ujian Penyerapan
Dari Laboratorium ke Pengadaan, Produk Diagnostik UNAND Menghadapi Ujian Penyerapan

Jakarta, Businessreview.id — UNAND membawa inovasi diagnostik molekular ke HAI Fest 2026. Tantangan berikutnya bukan hanya membuat produk ber-TKDN tinggi, tetapi memastikan mutu, harga, izin, dan mekanisme pengadaannya cocok dengan kebutuhan fasilitas kesehatan.

Produk kesehatan buatan dalam negeri kerap dipuji saat dipamerkan. Namun, ukuran keberhasilannya baru terlihat setelah produk tersebut dipakai secara rutin di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Persoalan itu mengemuka saat Universitas Andalas (UNAND) memperkenalkan sejumlah inovasi diagnostik hasil pengembangan Andani Eka Putra dari Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) Fakultas Kedokteran UNAND dalam Health Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

UNAND menyebut produk yang diperkenalkan antara lain TB Test, HPV Pro PCR, dan DENV Test. Dalam materi presentasinya, Andani menyampaikan bahwa PDRPI telah mengembangkan sekitar 40 produk komersial yang masuk e-katalog, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 60–80 persen. Angka dan cakupan produk tersebut perlu dipahami sebagai keterangan yang disampaikan narasumber; sumber resmi UNAND mengenai partisipasi di HAI Fest hanya menyebut beberapa produk yang diperkenalkan.

Di antara produk yang dikembangkan, ada Taq Polymerase dan Reverse Transcriptase, enzim yang digunakan dalam pemeriksaan berbasis PCR. UNAND sebelumnya menyatakan kedua enzim tersebut telah diproduksi secara lokal dengan TKDN sekitar 70–80 persen. Capaian ini penting karena produksi bahan baku bernilai tinggi dapat memberi nilai tambah lebih besar dibanding sekadar mengemas atau memasarkan produk jadi.

Namun, TKDN tinggi belum otomatis berarti seluruh rantai pasok telah mandiri. Persentase itu menunjukkan porsi komponen dalam negeri menurut perhitungan yang berlaku, bukan bukti bahwa setiap bahan, instrumen, dan tahapan produksi sudah bebas dari ketergantungan luar negeri. Karena itu, kemandirian bioteknologi perlu dilihat dari lebih banyak hal: kemampuan memproduksi bahan penting, menjaga pasokan, memenuhi standar mutu, dan mempertahankan produksi ketika rantai pasok global terganggu.

E-katalog Belum Sama dengan Produk Terserap

Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc., Direktur Usaha dan Pengembangan Bisnis Universitas Andalas sekaligus Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) Universitas Andalas, menyampaikan bahwa kemandirian diagnostik berkaitan dengan ketahanan kesehatan nasional.

Andani mengatakan produk PDRPI telah digunakan sejumlah rumah sakit, tetapi penyerapan oleh dinas kesehatan dan program nasional masih terbatas.

“Sebagus apa pun produk yang kita kembangkan, jika tidak dibeli dan dimanfaatkan, tentu tidak akan terasa manfaatnya,” ujar Andani dalam keterangan resminya yang diterima redaksi businessreviw.id. 

Pernyataan itu menyoroti satu tahap hilirisasi yang sering luput dari sorotan: pengadaan. Produk yang sudah dikembangkan dan tercantum dalam katalog elektronik belum tentu langsung dibeli. LKPP menjelaskan katalog memuat informasi produk, termasuk spesifikasi, TKDN, harga, dan penyedia. Keputusan pembelian tetap berada pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai pemilik anggaran, yang perlu melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Artinya, rendahnya penyerapan tidak serta-merta membuktikan pemerintah menolak produk dalam negeri. Ada sejumlah hal yang perlu diuji: apakah produk memiliki izin edar yang sesuai, apakah kinerjanya memenuhi kebutuhan klinis, apakah kapasitas produksi dan distribusinya terjaga, dan apakah harganya kompetitif dalam pengadaan.

Pada saat yang sama, pertanyaan soal mutu dan validasi juga tidak boleh dipakai untuk mendiskreditkan produk hanya karena dibuat di dalam negeri. Standar yang sama harus berlaku untuk produk lokal maupun impor. Keberpihakan kepada produksi nasional dapat berjalan bersama pengujian yang ketat—karena produk yang dipakai untuk diagnosis akan memengaruhi keputusan klinis.

Ketergantungan Impor Membuat Isu Ini Strategis

Kemandirian diagnostik berkaitan dengan ketahanan kesehatan, tetapi angka ketergantungan impor harus dibaca secara tepat. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 90 persen bahan baku obat dan 70 persen alat kesehatan masih bergantung pada impor. Sementara itu, DPR pada Januari 2026 menyebut sekitar 95 persen bahan baku obat berasal dari luar negeri. Angka-angka tersebut tidak dapat begitu saja diperluas menjadi klaim bahwa 95 persen bahan baku obat, vaksin, dan kit diagnosis semuanya impor.

Baca Juga: Living Lab Ventures Siapkan Innolab untuk Bantu Perusahaan Jepang Masuk Pasar Indonesia

Dalam presentasinya, Andani mengingatkan bahwa ketergantungan pada pasokan luar dapat menjadi kerentanan ketika terjadi gangguan geopolitik atau pembatasan ekspor.

“Kemandirian ini adalah bagian dari keamanan nasional di bidang kesehatan,” kata Andani.

Peringatan tersebut relevan, tetapi kemandirian tidak cukup dibuktikan dengan angka TKDN. Negara juga perlu memastikan produk dapat diproduksi dalam volume yang dibutuhkan, tersedia di berbagai wilayah, dan memiliki mutu yang konsisten dari satu batch ke batch berikutnya.

Pemerintah Menginginkan Inovasi Sampai Ke Layanan

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan pesan serupa saat membuka HAI Fest 2026. “Inovasi tidak boleh berhenti pada penemuan atau sekadar dipamerkan,” ujarnya. Kementerian Kesehatan menyebut HAI Fest berlangsung pada 15–17 November 2026 dan menghadirkan 80 institusi, industri, serta asosiasi.

Pernyataan itu menempatkan tantangan di depan semua pihak. Perguruan tinggi dan pengembang harus membuktikan performa produk serta menjaga pasokan. Mitra industri perlu memastikan produksi dan distribusi berjalan. Pemerintah, sebagai pembeli besar, perlu membuat proses pengadaan yang terbuka dan terukur agar produk lokal dapat dinilai berdasarkan mutu, kebutuhan, harga, dan ketersediaannya.

Andani menyebut PDRPI menargetkan pengembangan lebih banyak protein rekombinan pada 2027 untuk bahan baku diagnostik, vaksin, dan obat berteknologi tinggi. Rencana itu menunjukkan arah pengembangan dari produk akhir menuju bahan baku. Namun, rencana riset dan angka TKDN baru akan bermakna luas jika berlanjut menjadi produk yang tervalidasi, tersedia, dan digunakan. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here