Depok, Businessreview.id – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok sepanjang tahun 2025 menjadi alarm keras bagi semua pihak. Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencatat, dari 143 kasus kekerasan anak yang ditangani, sebanyak 92 kasus atau 64,33 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi 114 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Merespons kondisi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) DP3AP2KB Kota Depok, Endang Gunadi, SP., menegaskan bahwa penguatan penanganan di tingkat paling bawah (akar rumput) sudah tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, respons cepat dari lingkungan terdekat adalah kunci utama meredam mata rantai kekerasan ini.
“Kalau ditanya seberapa urgen, ini sangat urgen. Fokus kami adalah pencegahan dini. Lebih baik kita mencegah secara agresif di tingkat bawah daripada bertindak setelah kejadian atau saat korban sudah babak belur,” ujar Endang Gunadi saat ditemui di sela Pelatihan Manajemen Kasus KtPA di Savero Hotel, Jumat (22/05/2026).
RT dan RW Jadi Benteng Pertama Pencegahan
Endang Gunadi memaparkan, kerentanan tertinggi kekerasan terhadap perempuan umumnya berakar dari konflik internal Rumah Tangga (KDRT), di mana mayoritas pelakunya adalah suami terhadap istri. Untuk itu, dinas sengaja menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) di 63 kelurahan dan Gugus Tugas di 11 kecamatan yang bersinergi langsung dengan pengurus RT dan RW.
“Satgas kami di lapangan adalah ujung tombak. Mereka tidak bekerja sendirian, melainkan menggandeng Ketua RT dan RW setempat. Pengurus lingkungan inilah yang paling tahu kondisi wilayahnya. Begitu ada riak konflik suami-istri, mereka langsung masuk melakukan pendekatan persuasif untuk melunakkan hati para pelaku, khususnya suami,” jelas Endang.
Strategi ini diterapkan agar konflik bisa diredam dan didamaikan di tingkat lokal dengan pendekatan psikologis yang tepat. Namun, Endang menegaskan jika mediasi di tingkat RT/RW menemui jalan buntu, Satgas akan langsung bergerak cepat mengamankan korban dan menaikkan kasusnya ke UPTD PPA atau pihak berwajib.
“Instruksi Pak Wali Kota sangat jelas, penanganan aduan harus cepat, tanggap, dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Pelatihan hari ini memberikan mereka trik dan manajemen kasus agar penanganan di lapangan bisa lebih sistematis,” tambah pria yang diketahui berdomisili di wilayah Limo tersebut.
Penguatan Sistem dan Pendampingan Trauma Korban
Senada dengan Endang Gunadi, Sekretaris DP3AP2KB Kota Depok, Supriyatun, menyatakan bahwa tingginya angka kasus di tahun 2025 menunjukkan perlindungan perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang memerlukan penguatan sistem penanganan yang terintegrasi.
Baca Juga: Ditekan Danantara, Telkom Siap Pangkas 10 Anak Usaha Juni Ini Demi Efisiensi
“Dampak kekerasan ini tidak main-main. Bukan hanya luka fisik yang terlihat, tetapi ada trauma psikologis mendalam yang bisa merusak masa depan korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, petugas lapangan wajib memiliki empati tinggi dan pemahaman prosedur yang berperspektif korban,” ungkap Supriyatun.
Supriyatun berharap, melalui pelatihan yang diikuti oleh 40 perwakilan Satgas dan Gugus Tugas PKDRT serta TPPO se-Kota Depok ini, jejaring kerja antar-petugas semakin solid. Petugas diharapkan mampu mempererat koordinasi dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, serta mempercepat birokrasi pelaporan ke dinas.
Selain pembekalan manajemen kasus dari Save The Children (Rendiansyah Putra Dinata) dan sosialisasi regulasi digital PP Tunas oleh Ketua KPAD Depok (Chendy Liana), acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua TP PKK Kota Depok, Siti Barkah Hasanah (Cing Ikah), yang hadir memberikan motivasi kepada para peserta agar tetap gigih menjadi pelindung masyarakat di lapangan. (*)
