Jakarta, businessreview.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menarik sebagian kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) untuk digelontorkan ke sistem perbankan. Langkah ini diambil guna mengerek pertumbuhan ekonomi yang belakangan melambat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saat ini kas negara yang mengendap di rekening BI mencapai Rp 425 triliun–Rp 430 triliun. Menurutnya, dana dalam jumlah besar itu tidak memberi dampak langsung jika hanya dibiarkan mengendap di bank sentral.
“Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian.’ Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash, besok saya taruh Rp 200 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Dorong Kredit Perbankan
Setelah rapat, Purbaya menjelaskan dana tersebut akan disalurkan ke rekening pemerintah di bank umum. Dengan cara ini, perbankan terdorong menyalurkan kredit agar tidak merugi karena harus membayar bunga simpanan.
“Bank akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situlah kredit mulai tumbuh. Jadi saya memaksa mekanisme market berjalan dengan memberi senjata ke mereka,” katanya.
Ia menambahkan, jika kebijakan ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi, pemerintah akan mengulanginya hingga pertumbuhan sesuai target.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Jaga Integritas Kelola APBN, Pengamat Ingatkan Tantangan Pajak…
“Ini percobaan pertama, nanti kita akan berlanjut terus sampai ada impact signifikan. Saya juga akan bicara dengan Gubernur BI untuk mendukung kebijakan ini,” ujar Purbaya.
Sistem Keuangan Kering
Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi tidak maksimal karena dana pemerintah terlalu banyak mengendap di BI. Kondisi tersebut membuat likuiditas di sistem keuangan seret, sementara belanja pemerintah di sisi fiskal juga melambat.
“Sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat. Setahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal,” ujarnya. (*)
