Jakarta, businessreview.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya menjaga integritas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan. Setiap rupiah adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar memastikan uang itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” ujar Purbaya dalam prosesi serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, (09/09/2025).
Purbaya menyoroti peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada RAPBN 2026, pemerintah berfokus pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga agar APBN tetap sehat, bisa diandalkan, dan menopang agenda pembangunan nasional,” katanya. Ia juga mengajak jajaran Kemenkeu untuk bekerja dengan integritas dan kebersamaan.
“Kita adalah penjaga keuangan negara dan keberhasilan kita menentukan kepercayaan rakyat pada negara.”
Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor
Meski begitu, pengamat pajak Gabriel Kurniawan menilai Purbaya menghadapi pekerjaan rumah besar. Salah satunya adalah menjaga kepercayaan investor global yang selama ini terbentuk berkat rekam jejak mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
“Pak Purbaya sebagai Menkeu yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan kembali publik dan investor global,” kata Gabriel.
Baca Juga: J&T Express Rayakan 10 Tahun dengan Semangat Bersama, Membangun Bangsa
Ia juga menyoroti tantangan penerimaan negara yang masih berat. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi karena cenderung memberatkan masyarakat. Gabriel menyarankan pemerintah menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibanding menaikkan tarif PPN. Alternatif lain, menurunkan tarif PPh badan sekaligus memperluas basis wajib pajak agar iklim investasi lebih kompetitif.
“Harapannya kebijakan fiskal ke depan bisa lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik,” ujarnya.
Optimisme Purbaya
Menanggapi tantangan tersebut, Purbaya menegaskan dirinya memiliki pengalaman panjang di pasar modal sehingga yakin dapat mengembalikan kepercayaan investor. “Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, lebih dari 15 tahun,” katanya.
Baca juga: Hanya Dalam 15 Menit, Rp70 Juta Raib: Saat Phishing Mengintai Lewat Pesan Singkat
Terkait perpajakan, Purbaya menilai rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Ia berjanji mendorong kenaikan penerimaan dengan cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Kalau tax ratio tidak bisa berubah dalam waktu dekat, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujarnya. (*)
