Jakarta, businessreview.id– Pemerintah Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi baru kepada Iran sebagai bagian dari strategi “tekanan maksimum” yang sebelumnya diusung oleh pemerintahan Trump. Langkah ini bertujuan mengekang ambisi Teheran dalam program pengembangan rudal dan senjata nuklir.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (12/5/2025), Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) mengumumkan penambahan dua individu dan satu entitas asal Iran ke dalam daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List).
Individu dan Perusahaan yang Disanksi
Dua individu yang dijatuhi sanksi adalah:
- Sayyed Mohammad Reza Seddighi Saber
- Ahmad Haghighat Talab
Keduanya merupakan warga negara Iran yang dikenai sanksi sekunder, artinya pihak ketiga yang bertransaksi dengan mereka juga bisa terkena dampaknya.
Sementara itu, satu entitas Iran bernama Fuya Pars Prospective Technologists — yang juga dikenal sebagai Ideal Vacuum atau Ideal Vacuum Store — turut dimasukkan dalam daftar hitam.
Langkah ini menyusul serangkaian sanksi sebelumnya terhadap jaringan pengadaan militer Iran, yang diduga terkait dengan pengembangan sistem peluncuran rudal jarak jauh.
Langkah Bersamaan dari Departemen Luar Negeri AS
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan tambahan sanksi terhadap tiga warga negara Iran dan satu entitas lain yang dituduh memiliki keterkaitan dengan Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan Iran (SPND).
Rubio menyebut SPND sebagai kelanjutan dari program senjata nuklir Iran sebelum 2004, dan menyatakan bahwa semua pihak yang dikenai sanksi terlibat dalam aktivitas yang “secara material berkontribusi terhadap proliferasi senjata pemusnah massal”.
“Iran terus memperluas program nuklirnya dan melakukan riset penggunaan ganda yang bisa diaplikasikan pada sistem senjata nuklir,” ujar Rubio.
Baca Juga: Produsen Mobil Dunia Peringatkan Trump: Tarif Impor Ancam PHK Massal dan Kebangkrutan
Rubio menambahkan bahwa Iran merupakan satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang menghasilkan uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60 persen, dan disebut masih menggunakan perusahaan bayangan untuk menghindari deteksi dalam pengadaan barang-barang teknologi tinggi.
Kelanjutan Strategi “Tekanan Maksimum”
Sanksi ini menjadi bagian dari kelanjutan kebijakan “tekanan maksimum” yang dimulai oleh pemerintahan Donald Trump sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Trump saat itu memberlakukan kembali sanksi ekonomi berat terhadap Iran, dengan tujuan menurunkan ekspor minyak Iran ke titik nol serta menekan kemampuan Teheran untuk membiayai program nuklirnya.
Rubio mengindikasikan bahwa AS masih membuka peluang diplomasi, tetapi dengan syarat Iran menghentikan seluruh kegiatan pengayaan uranium.
“Iran bisa memiliki program nuklir sipil, tetapi harus menghentikan pengayaan uranium jika ingin mencapai kesepakatan baru,” tegas Rubio. (*)
