Businessreview.id, Pontianak –Dugaan penyelewengan distribusi BBM solar bersubsidi di SPBU 6478110, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, menjadi sorotan setelah ditemukan praktik mencurigakan di lokasi tersebut.
Modus operandi yang digunakan melibatkan truk yang dimodifikasi dengan bak tertutup terpal, di dalamnya terdapat drum dan jeriken yang siap diisi solar bersubsidi.
Aktivitas ini dilakukan pada siang hari, di tengah pengawasan masyarakat setempat serta awak media cetak dan elektronik.
Sumber yang dapat dipercaya di lokasi antrian mengungkapkan bahwa BBM solar tersebut dialirkan ke truk-truk yang telah dipersiapkan dengan tempat penampungan di bagian atas bak.
“Ini sudah berlangsung cukup lama, dan ada indikasi keterlibatan pihak-pihak tertentu di balik praktik ini,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan, (29 Oktober 2024).
Praktik ilegal ini diduga dilakukan oleh pihak SPBU untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempedulikan dampaknya bagi pengguna kendaraan umum yang sebenarnya berhak atas distribusi solar bersubsidi tersebut.
Kondisi ini mengakibatkan antrian panjang yang merugikan masyarakat luas, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan bahan bakar untuk keperluan sehari-hari.
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penyelewengan BBM solar ini telah berlangsung cukup lama dan diorganisir dengan melibatkan oknum yang memiliki pengaruh.
Baca Juga: Bamsoet Ikut Main Sekaligus Apresiasi Pemutaran Perdana Film ‘Anak Kolong’
Kejadian ini sangat disayangkan, mengingat distribusi BBM bersubsidi seharusnya diawasi dengan ketat agar tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat yang membutuhkan.
Dugaan adanya mafia migas yang beroperasi di balik praktik ini memicu keresahan di masyarakat.
Para warga berharap pihak berwenang segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti laporan ini serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Penyelidikan dan tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan ini menjadi penting untuk menjaga keadilan dalam distribusi BBM subsidi. Diharapkan, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. (*)
